Senin, 15 Desember 2025 diselenggarakan zoom "Diseminasi : Laporan Kependudukan Indonesia (LKI), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK) Tahun 2025 oleh Kemendukbangga/BKKBN Pusat yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Kemendukbangga/BKKBN Pusat Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos dan sekaligus membacakan sambutan dari Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN Pusat seperti berikut ini,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Diseminasi Laporan Kependudukan Indonesia (LKI), Laporan Kependudukan Provinsi (LKP), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) Tahun 2025.

Hadirin sekalian,
Pembangunan Nasional hanya dapat tercapai apabila didukung oleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kependudukan. Penduduk tidak hanya berperan sebagai penerima hasil kebijakan, tetapi juga merupakan aset utama pembangunan, serta motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi bangsa. Pergeseran struktur umur, distribusi penduduk, mutu pendidikan, ketahanan keluarga, hingga pola migrasi merupakan elemen-elemen penting yang menentukan arah kebijakan di masa mendatang. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap dinamika tersebut, pembangunan berpotensi melenceng dari tujuan dan menjadi kurang efektif. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kami - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN berperan strategis dalam menyediakan data, menganalisis, dan mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang berbasiskan bukti. Oleh karena itu, LKI, LKP, IPBK, dan IKIK bukan sekadar laporan tahunan, melainkan instrumen strategis nasional yang dapat membantu pengambil kebijakan dalam membaca realitas kependudukan dengan lebih tajam.

Hadirin yang saya hormati,
Kebijakan yang tepat hanya dapat lahir dari data yang valid, analisis yang kuat, dan pemahaman bersama atas kondisi lapangan. Melalui forum ini, kita memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki rujukan yang sama dalam menentukan arah pembangunan yang berorientasi pada isu kependudukan. Laporan Kependudukan Indonesia (LKI) menggambarkan dinamika kependudukan dari perspektif nasional, mulai dari kecenderungan fertilitas, mortalitas, struktur umur, migrasi, hingga implikasinya bagi pembangunan manusia. Sementara itu, Laporan Kependudukan Provinsi (LKP) memberikan gambaran rinci dan kontekstual mengenai kondisi kependudukan di tingkat daerah. Perbedaan antar wilayah ini penting dipahami agar kebijakan pembangunan semakin responsif terhadap karakteristik lokal.

Hadirin yang saya hormati,
Dalam setiap periode pembangunan, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Perubahan jumlah penduduk, komposisi usia, distribusi wilayah, hingga kualitas sumber daya manusia bukan sekadar angka statistik, tetapi elemen fundamental yang menentukan arah pembangunan bangsa. Karena itu, diperlukan suatu kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi berpijak pada realitas kependudukan yang dihadapi. Dengan menjadikan dinamika penduduk sebagai titik awal analisis, perencanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan adalah keniscayaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mengoptimalkan potensi penduduk sekaligus mengantisipasi tantangan demografis di masa depan, yaitu dengan menempatkan dinamika penduduk (jumlah, struktur umur, persebaran, kualitas sumber daya manusia,  serta  mobilitas)  sebagai  dasar  dalam  perumusan  kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan selaras dengan kondisi dan proyeksi kependudukan di daerah maupun nasional. Adanya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) menjadi instrumen evaluasi yang mengukur sejauh mana pembangunan nasional dan daerah telah mengintegrasikan isu kependudukan dalam kebijakan publik. Indeks ini membantu kita melihat aspek yang telah baik, sekaligus area yang masih perlu diperkuat.
 
Adapun Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat memahami, menilai, dan merespons isu-isu kependudukan. Tingkat literasi dan kepedulian masyarakat sangat menentukan keberhasilan program-program keluarga, kesehatan reproduksi, dan pembangunan manusia. Keempat instrumen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Secara keseluruhan, instrumen-instrumen tersebut memberikan potret demografi yang menyeluruh dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan.

Hadirin sekalian,
Tahun 2025 adalah momentum penting, karena merupakan awal dari implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025 2029. Lima tahun ke depan akan menjadi periode krusial bagi upaya kita dalam memanfaatkan bonus demografi, memperkuat kualitas keluarga, serta menyiapkan masyarakat menghadapi era penuaan penduduk. Laporan dan indeks yang kita luncurkan hari ini, menyediakan fondasi data yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan berjalan selaras dengan kondisi dan kebutuhan penduduk. Pembangunan berwawasan kependudukan memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat. Tidak ada satu institusi pun yang mampu mengelola kompleksitas isu kependudukan sendirian. Perubahan demografi mempengaruhi berbagai sektor: kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, hingga perlindungan sosial.

Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memandang laporan dan indeks ini sebagai rujukan nasional bersama, rujukan yang membantu kita membaca arah perubahan, memahami tantangan, dan mengantisipasi peluang pembangunan ke depan. Melalui pemanfaatan data yang lebih luas dan lebih tepat, kita dapat meningkatkan ketepatan sasaran program pembangunan, memperkuat efektivitas kebijakan, memperbaiki tata kelola data dan perencanaan, serta memperkuat ketahanan keluarga dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada UNFPA Indonesia, Badan Pusat Statistik, pemerintah daerah, para akademisi, serta seluruh mitra yang turut berkontribusi dalam penyusunan laporan strategis ini. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan adalah modal penting bagi keberhasilan pembangunan kependudukan.